Selamat Datang di Layanan Whistleblowing System (WBS) Perum Perhutani

Jika Anda mengetahui tindakan pelanggaran terhadap Hukum, Etika Perusahaan (Code of Conduct) dan peraturan perusahaan, silahkan laporkan melalui website Whistleblowing System (WBS) Perum Perhutani.

Whistleblowing System (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai pelanggaran perilaku melawan hukum dan perbuatan tidak etis/tidak semestinya. Sistem ini menjamin terjaganya kerahasiaan dan perlindungan identitas pelapor. Sampaikan laporan Anda secara ringkas, tepat dan jelas, sertakan pula bukti-bukti pendukung berupa foto ataupun lampiran dokumen. 

Laporan Anda akan ditindaklanjuti kurang dari 1x24 jam, karena niat baik Anda sangat berharga bagi kemajuan Perusahaan.

Terima kasih.

Registrasi

Jika ingin membuat pengaduan dugaan
tindak pidana korupsi untuk pertama kali,
silahkan daftar disini :

Sudah punya akun ? Login

myimage

Whistleblower

Frequently Asked Questions

Apa itu WBS Perum Perhutani?

Whistle Blowing System (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai pelanggaran perilaku melawan hukum dan perbuatan tidak etis/ tidak semestinya yang terjaga kerahasiaan identitas pengadu guna meningkatkan dan mengoptimalkan peran serta organ perusahaan dan stakeholder dalam mengungkapan pelanggaran yang terjadi dilingkungan Perum Perhutani.

"Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perum Perhutani adalah hal yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perum Perhutani."

Sebagai wujud komitmen Perhutani untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab, maka Perum Perhutani menyusun dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada segenap Insan Perum Perhutani dan stakeholder untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta nilai-nilai etika yang berlaku pada Perum Perhutani, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perum Perhutani.

Dasar Hukum Pembuatan WBS Perum Perhutani

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
  3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012;
  4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2015 tentang Benturan Kepentingan;

Lingkup Pengaduan di WBS Perum Perhutani

Lingkup pengaduan/penyingkapan yang ditindaklanjuti oleh sistem WBS Perum Perhutani adalah :

  1. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Korupsi, Kolusi, Nepotisme, tindakan kekerasan fisik, pemerasan, pencurian, penyuapan, gratifikasi, pelecehan seksual, penggunaan narkoba, kecurangan, perbuatan tindak pidana kehutanan, perbuatan yang membahayakan keamanan hutan, keselamatan kerja, kesehatan kerja dan keamanan perusahaan & perbuatan tindak pidana lainnya).
  2. Pelanggaran etika Perusahaan (Code of Conduct / CoC) atau norrma-norma kesopanan, antara lain: benturan kepentingan, insider trading, etika kerja, dan kegiatan politik.
  3. Pelanggaran peraturan Perusahaan (Peraturan Kerja Bersama dan Peraturan Disiplin Kepegawaian).

Kerahasiaan & Perlindungan Pelapor & Terlapor

Dalam rangka menjamin kerahasian identitas Pelapor maka Perusahaan memastikan para pihak yang terlibat dalam proses WBS berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dan dimiliki sehubungan dengan laporan dan/atau hasil investigasi WBS, dan tidak menyampaikan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan Direktur yang membidangi GCG, kecuali untuk keperluan yang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh regulator, dan/atau peraturan perundang-undangan.


Perlindungan kepada PELAPOR

  1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan, perlindungan pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasian identitas pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan pelapor. Perlindungan pelapor bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman bagi Insan Perhutani dan pelapor lainnya. Kebijakan perlindungan pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Insan Perhutani dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan atas pelanggaran yang terjadi dilingkup Perhutani.
  2. Pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.
  3. Data dan bukti-bukti pengaduan terjaga kerahasiaanya
  4. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun
  5. Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. 
  6. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
  7. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor yang mempunyai itikad baik sebagai berikut :
    1. Pemecatan yang tidak adil;
    2. Penurunan jabatan atau pangkat;
    3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
    4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personel file record).


Perlindungan kepada TERLAPOR

Perlindungan terlapor bertujuan untuk memberikan hak kepada Terlapor berdasarkan prinsip praduga tak bersalah"Presumption of Innocence". Berpedoman pada prinsip tersebut maka hak terlapor untuk mendapatkan haknya sebagai berikut :

  1. Proses investigasi oleh Komisi Pelaporan maupun Satuan Pengawasan Intern dan/atau eksternal investigator harus independen, bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor;
  2. Terlapor diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan; dan
  3. Perusahaan akan memberikan sanksi bagi pelaporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan WBS; misalnya fitnah atau pelaporan palsu.